Rais ‘Aam PBNU Ungkap Isi Percakapan dengan Gus Yahya di Tengah Krisis Kepemimpinan NU

Di tengah memanasnya polemik kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengungkap isi percakapan pentingnya dengan Ketua Umum PBNU nonaktif KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Dalam pernyataannya di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat 26 Desember 2025, Kiai Miftah menegaskan bahwa dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Gus Yahya terkait hasil Rapat Pleno PBNU yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Kiai Miftah bahkan mengaku telah menyampaikan permintaan agar Gus Yahya tidak tersinggung atas keputusan tersebut. Pengakuan ini menjadi salah satu titik krusial dalam dinamika internal organisasi Islam terbesar di Indonesia itu, yang memiliki sekitar lebih dari 45 juta warga nahdliyin dan pengaruh signifikan dalam peta sosial-politik nasional.

Image Illustration. Photo by Markus Winkler on Unsplash

Latar Belakang Konflik: Dari AKN NU hingga Pemberhentian Ketum

Ketegangan di pucuk pimpinan PBNU bermula dari polemik Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU). Dalam risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta, Syuriyah menilai kehadiran narasumber yang dikaitkan dengan jaringan Zionisme internasional dalam kegiatan AKN NU bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan muqaddimah Qanun Asasi NU. Keputusan rapat itu antara lain meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari.

Konteks ini kian mengeras ketika Syuriyah PBNU menerbitkan surat instruksi penghentian atau penangguhan AKN NU dan nota kesepahaman PBNU dengan Center for Shared Civilizational Values (CSCV), disertai permintaan laporan keuangan PBNU pada 8 September 2025. Dalam proses tabayun, Rais ‘Aam mengaku dua kali bertemu langsung dengan Gus Yahya pada 13 dan 17 November 2025. Pada pertemuan kedua itu, disebutkan bahwa Gus Yahya meminta mengundurkan diri lebih awal dari tenggat waktu yang disediakan.

Puncaknya, Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 diikuti Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025, yang dihadiri 118 peserta. Forum pleno itu memutuskan memberhentikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU sekaligus menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat Ketua Umum hingga Muktamar ke-35 NU pada 2026. Keputusan ini kemudian dikukuhkan dalam berbagai pernyataan resmi Rais ‘Aam dan jajaran Syuriyah.

Isi Percakapan: "Sampean Jangan Tersinggung"

Dalam penjelasan terbarunya, KH Miftachul Akhyar membeberkan bahwa dirinya telah menyampaikan secara langsung kepada Gus Yahya terkait hasil Rapat Pleno yang menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU. Kiai Miftah mengaku menyampaikan satu pesan kunci kepada Gus Yahya:

"Sampeyan jangan tersinggung. Kalau pleno yang belum diubah ini, menanti plenonya yang datang,"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, dari sudut pandang Rais ‘Aam, keputusan pleno yang telah menetapkan Pj Ketua Umum bersifat sah namun masih mungkin ditinjau kembali melalui mekanisme pleno berikutnya. Keterangan ini disampaikan Kiai Miftah dalam agenda di Masjid KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, dan diberitakan secara luas oleh media nasional.

Dinamika Islah: Dari Penolakan Keputusan hingga Pertemuan di Lirboyo

Meski Rais ‘Aam menegaskan telah berupaya menjaga komunikasi, Gus Yahya secara terbuka menolak keputusan Rapat Harian Syuriyah dan seluruh turunannya. Dalam konferensi pers di Kantor PBNU Jakarta pada 24 Desember 2025, ia menilai keputusan Syuriyah tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan AD/ART NU, sehingga dianggap batal demi hukum. Namun, dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya tetap mengajak semua pihak menempuh jalan islah dan mengedepankan penyelesaian damai di lingkungan jam’iyah.

Upaya meredakan ketegangan terlihat ketika Rais ‘Aam dan Gus Yahya akhirnya duduk bersama dalam pertemuan para kiai sepuh dan Mustasyar NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada 25 Desember 2025. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian musyawarah kiai yang sebelumnya digelar di Ploso, Tebuireng, hingga Musyawarah Kubro di Lirboyo. Dalam forum itu, Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menyebut Rais ‘Aam telah memaafkan kekeliruan Gus Yahya terkait undangan terhadap akademisi Amerika, Peter Berkowitz, dalam kegiatan AKN NU. Isyarat pemaafan ini menandai adanya ruang kompromi meskipun perbedaan tafsir atas mekanisme organisasi masih mengemuka.

Dukungan Struktural: 36 PWNU dan Posisi Rais ‘Aam

Secara struktural, Rais ‘Aam mengklaim bahwa keputusan pemberhentian Gus Yahya mendapat dukungan luas dari pengurus wilayah. Dalam pertemuan di Kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, pada akhir November 2025, KH Miftachul Akhyar menyatakan bahwa 36 Pengurus Wilayah NU (PWNU) yang hadir telah memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Syuriyah PBNU untuk memberhentikan Gus Yahya dan memusatkan kepemimpinan pada Rais ‘Aam sementara waktu.

Dalam pernyataan terpisah, Rais ‘Aam juga menegaskan bahwa sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU dan tidak berhak menggunakan atribut maupun kewenangan sebagai ketua umum. Pernyataan ini mempertegas bahwa, di mata Syuriyah PBNU, seluruh kewenangan pimpinan tertinggi organisasi berada di tangan Rais ‘Aam sampai adanya keputusan organisatoris baru atau Muktamar. Di sisi lain, kubu Gus Yahya tetap berpegang pada tafsir AD/ART yang menilai keputusan Syuriyah tidak sah secara prosedural.

Taruhannya: Marwah Organisasi dan Kepercayaan Jamaah

Kisruh di level elite PBNU ini terjadi ketika NU tengah mengonsolidasikan peran keummatan dan kebangsaannya pasca satu abad berdiri. Sejak Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021, PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya mendorong program internasionalisasi NU dan penguatan peran di level global. Di sisi lain, Syuriyah sebagai lembaga tertinggi penjaga khittah dan marwah keulamaan merasa perlu menarik rem darurat ketika ada langkah yang dinilai dapat mengganggu posisi politik luar negeri PBNU, khususnya terkait isu Palestina dan jaringan Zionisme internasional.

Dari perspektif jamaah, konflik berkepanjangan di tingkat pusat berpotensi mengganggu soliditas di akar rumput. Dengan basis massa yang sangat besar—diperkirakan mencakup sekitar 49,5 persen dari total populasi Muslim Indonesia menurut sejumlah kajian demografis ormas Islam, stabilitas internal NU menjadi faktor penting bagi stabilitas sosial-politik nasional. Karena itu, seruan islah dan penyelesaian melalui mekanisme organisasi yang sah menjadi kata kunci di hampir semua pernyataan resmi kedua belah pihak.

Penutup: Pesan di Balik "Jangan Tersinggung"

Pengungkapan isi percakapan antara Rais ‘Aam PBNU dan Gus Yahya membuka sedikit tirai dinamika di balik layar kisruh kepemimpinan NU. Ucapan "sampean jangan tersinggung" mencerminkan upaya menjaga hubungan personal di tengah pertarungan tafsir atas kewenangan struktural dan prosedur organisasi.

Sementara keputusan-keputusan formal Syuriyah dan sikap penolakan dari pihak Gus Yahya masih menunggu babak lanjutan, baik melalui pleno berikutnya maupun Muktamar 2026, pertemuan di Lirboyo dan isyarat pemaafan Rais ‘Aam memberi harapan akan adanya titik temu. Bagi warga NU dan publik luas, bagaimana para elit jam’iyah mengelola perbedaan—tanpa mengorbankan marwah organisasi dan keutuhan jamaah—akan menjadi ujian penting bagi kapasitas NU sebagai kekuatan moral dan kebangsaan di Indonesia.